Tangerang, sorotbanten.com | Sejumlah warga Kampung Kadeper RT 001/003, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menyatakan keberatan terhadap rencana pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan berdiri di atas fasilitas umum (fasum) wilayah mereka.
Penolakan tersebut bukan ditujukan pada program MBG itu sendiri, melainkan pada ketidaktepatan lokasi dan minimnya proses sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak.
Warga mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah menerima undangan musyawarah ataupun penjelasan resmi terkait rencana pembangunan dapur MBG di fasum yang selama ini digunakan sebagai sarana aktivitas SDN Kadeper, kegiatan olahraga, serta ruang publik masyarakat.
Mereka menilai proses perencanaan terkesan dilakukan sepihak tanpa melibatkan warga sebagai bagian yang seharusnya diikutsertakan.
Kosasih, perwakilan pemuda setempat, menyebut bahwa warga baru mengetahui adanya rencana pembangunan setelah melihat aktivitas persiapan di lapangan.
“Kami bukan menolak programnya, tapi proses dan lokasinya yang tidak sesuai. Harusnya ada musyawarah dulu dengan warga. Ini fasum yang setiap hari digunakan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan prosedur, warga juga menyoroti aspek teknis lokasi yang berada tepat di tengah permukiman padat. Kondisi tersebut dinilai tidak ideal untuk dapur pengolahan makanan berskala besar, baik dari segi akses kendaraan maupun standar jarak layanan untuk cakupan program MBG.
Kekhawatiran warga semakin menguat karena di sekitar fasum tidak terdapat saluran irigasi atau sungai sebagai jalur pembuangan. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama terkait pengelolaan limbah cair dan risiko pencemaran lingkungan.
Warga juga mempertanyakan mitigasi terkait kemungkinan munculnya limbah B3 dari aktivitas dapur MBG.
Tokoh masyarakat, Komarudin, menegaskan bahwa warga tetap mendukung niat baik pemerintah melalui program MBG. Namun, menurutnya, penentuan lokasi seharusnya memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan sekitar.
“Kami mendukung program pemerintah, tapi lokasi harus benar-benar dikaji. Jangan sampai menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Warga ingin diajak bicara, bukan hanya diberi keputusan,” kata Komarudin.
Warga berharap pemerintah desa, kecamatan, maupun instansi terkait dapat meninjau ulang lokasi pembangunan, serta membuka ruang dialog dengan masyarakat agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pemerintah desa maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan warga terhadap rencana pembangunan dapur MBG tersebut.
erik
