Jakarta, sorotbanten.com – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, A. Dimyati Natakusumah, mengusulkan penambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf.
Usulan ini disampaikan usai penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Sementara Barang Milik Daerah dan Barang Milik Universitas dalam rangka Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
“Hari ini penandatanganan pinjam pakai untuk Sekolah Rakyat di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang Selatan,” ujar Dimyati.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten/kota sangat mendukung penuh program ini agar sukses dan didukung segenap elemen.
Dimyati berharap, selain dua lokasi yang sudah siap, Sekolah Rakyat juga dapat dibangun di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, serta kota-kota lainnya di Provinsi Banten.
“Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Program ini sangat bagus sekali untuk membantu masyarakat kecil atau masyarakat miskin, rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sementara, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan penyelenggaraan pendidikan yang pertama kalinya di Indonesia melalui kolaborasi berbagai pihak, dengan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab operasional.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan pihaknya ditugaskan untuk menerjemahkannya dalam pelaksanaan rintisan.
Kesepahaman telah dilakukan dengan 44 pemerintah daerah dan tiga universitas. Untuk tahap pertama, Sekolah Rakyat akan beroperasi di 100 titik lokasi, dengan target 63 titik beroperasi pada pertengahan Juli (6.130 siswa dalam 256 rombongan belajar) dan 37 titik pada akhir Juli (3.625 siswa dalam 139 rombel). Totalnya, tahap pertama akan menjangkau 9.755 siswa dalam 395 rombel di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pada tahap kedua, direncanakan pembangunan 202 Sekolah Rakyat lagi.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berdiri berbasis data, menjadi strategi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan, memperluas pendidikan, dan menyiapkan Generasi Emas 2045.
Rekrutmen siswa didasarkan pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 (miskin dan miskin ekstrem), dengan wawancara langsung ke orang tua calon siswa yang berasal dari keluarga tidak sekolah, belum sekolah, atau berpotensi putus sekolah.
“Mohon kepala daerah kawal rekrutmen siswa agar tepat sasaran,” pinta Mensos Saifullah Yusuf.
Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh, menambahkan bahwa tema besar Sekolah Rakyat adalah “memuliakan dan membahagiakan kaum dhuafa”.
Ia menyebut program ini sebagai bagian dari melunasi janji kepada warga miskin melalui pendidikan dan sebagai sistem rekayasa sosial yang teruji untuk memotong kemiskinan.
“Kehadiran Sekolah Rakyat menjangkau yang tidak terjangkau supaya bisa sekolah. Memungkinkan yang tidak mungkin. Esensi Indonesia Emas 2045 adalah kebangkitan kaum dhuafa,” tutup Prof. Nuh.
(red)
