Bogor, sorotbanten.com – Proyek rehabilitasi toilet di SD Negeri Cibatu 02, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, senilai Rp 131.800.000 menjadi sorotan publik. Proyek yang didanai pemerintah ini dinilai tidak transparan dan memunculkan berbagai pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
Proyek yang dimulai pada 4 Juli 2025 ini dijadwalkan rampung pada 2 Agustus 2025. CV. Bangun Makmur dari Sukabumi ditunjuk sebagai pelaksana teknis, sementara PT. Arkons Satya Konsultan dari Bogor bertindak sebagai pengawas kegiatan. Namun, hingga Selasa (22/07/2025) ini, kedua belah pihak belum memberikan klarifikasi kepada media, meskipun telah berulang kali dihubungi.
“Kami sudah berupaya menghubungi pihak pelaksana dan pengawas sejak pekan lalu, tapi tidak ada satu pun yang memberikan keterangan. Bahkan pesan kami hanya dibaca tanpa dibalas,” ungkap tim media yang mencoba mengonfirmasi.
Tidak hanya pelaksana dan pengawas, pihak sekolah juga memilih bungkam. Kepala SDN Cibatu 02 yang dihubungi melalui pesan WhatsApp enggan memberikan tanggapan, padahal biasanya pihak sekolah aktif memberikan informasi kepada masyarakat.
“Biasanya sekolah bisa menjelaskan paling tidak perkembangan kegiatan. Tapi kali ini semua seolah-olah disuruh diam. Situasi ini menimbulkan kecurigaan,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Nilai Proyek Dipertanyakan, Dugaan Markup Menguat
Besaran nilai proyek yang mencapai Rp131.800.000 turut dipertanyakan. Sejumlah pengamat dan pegiat LSM menilai pekerjaan di lapangan tampak ringan dan tidak mencerminkan anggaran yang besar.
“Kalau hanya sebatas renovasi WC, menambah dua unit bangunan toilet kecil, mengecat ulang, mengganti kloset, serta memperbaiki lantai tanpa adanya renovasi besar, nilai proyek sebesar Rp131 juta sangat rawan dugaan markup. Dinas Pendidikan harus segera turun tangan dan mengevaluasi pelaksanaan proyek ini,” tegas perwakilan LSM yang fokus pada isu pendidikan dan transparansi anggaran.
Hingga berita ini tayangkan belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Masyarakat berharap adanya peninjauan langsung ke lokasi proyek untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan, demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.
(die)
