Lebak, sorotbanten.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digadang sebagai solusi pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh sertifikat tanah secara gratis, kembali tercoreng dengan dugaan pungutan liar (pungli). Kali ini, aroma penyimpangan mencuat dari Desa Siturege, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Sejumlah warga mengaku dimintai uang oleh oknum panitia PTSL dan aparatur desa setempat. Nilainya pun tak sedikit yakni berkisar Rp350 ribu per sertifikat. Padahal, program ini seharusnya digratiskan oleh pemerintah melalui pendanaan dari APBN.
“Saya diminta oleh panitia sebesar Rp350 ribu untuk pengurusan sertifikat,” ujar seorang warga berinisial Y, Rabu (15/10/2025) lalu, kepada sorotbanten.com.
Warga lainnya juga mengungkapkan kekecewaan atas dugaan praktik kotor tersebut. Menurut mereka, program yang seharusnya menjadi berkah justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi oleh oknum tertentu.
“Kami sangat kecewa. Program yang katanya gratis malah dijadikan ajang pungli oleh oknum pegawai desa dan kepala desa,” ungkap salah satu warga dengan nada kesal.
Masyarakat Desa Siturege mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Mereka berharap penegakan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak ada lagi pejabat desa yang menyelewengkan kewenangannya.
“Kami minta agar aparat menindaklanjuti kasus ini secara hukum. Jangan sampai program bantuan pemerintah seperti ini terus dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas warga.
Program PTSL merupakan kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, masyarakat hanya dibebankan biaya Rp150 ribu untuk kebutuhan tertentu di luar sertifikasi bukan untuk pengurusan utama sertifikat yang sepenuhnya dibiayai oleh negara.
anggi
