Serang, sorotbanten.com – Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat sebagai langkah nyata untuk mencegah maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan bank emok yang masih menjadi persoalan di sejumlah daerah.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
“Kita berharap akses keuangan di Provinsi Banten bisa merata dan adil bagi seluruh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi terjebak dalam pinjol atau rentenir,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, pemerataan akses keuangan akan membantu masyarakat kecil untuk tumbuh secara ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian Kota Tangerang Selatan yang berhasil meraih nominasi sebagai daerah percepatan akses keuangan terbaik.
“Alhamdulillah, Tangsel menjadi salah satu wilayah yang mendapat nominasi. Ini menunjukkan bahwa semangat pemerataan keuangan mulai terwujud di Banten,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Rakornas TPAKD merupakan wadah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
“Inklusi keuangan adalah kunci stabilitas ekonomi makro. Program TPAKD mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, salah satunya dengan mendorong UMKM agar mudah mendapatkan pembiayaan,” kata Airlangga.
Ia menambahkan, peran TPAKD juga mendukung program nasional seperti Satu Keluarga Satu Rekening dan Satu Pelajar Satu Rekening, guna memperkuat literasi dan inklusi keuangan sejak dini.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas jangkauan akses keuangan.
“Kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah. Kepala daerah harus memanfaatkan TPAKD untuk memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
Dari sisi regulator, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa kredit UMKM pada tahun 2024 tumbuh sebesar 1,3 persen, dan perluasan akses keuangan masih menjadi prioritas.
“Perluasan akses keuangan sangat penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan merata. Pembiayaan melalui bank-bank Himbara harus terus diperluas,” jelas Mahendra.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD Friderica Widyasari Dewi melaporkan bahwa hingga kini TPAKD telah terbentuk di 552 kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.
“Saat ini indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,4 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Kami terus dorong agar masyarakat semakin paham dan berdaya secara finansial,” tutup Friderica.
red
