Tangerang, sorotbanten.com | Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang digelar di Bandung pada Sabtu, (22/11/2025), bukanlah bentuk pemborosan anggaran seperti yang diberitakan sebagian pihak. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua APDESI Kabupaten Tangerang, H. Maskota HJS, SE, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Belimbing.
Dalam keterangannya, H. Maskota menyebut tudingan bahwa kegiatan evaluasi tersebut “berisiko menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata” merupakan narasi prematur dan tidak berdasar. Senin (24/11/2025).
H. Maskota menegaskan bahwa Rapat Evaluasi Kinerja tersebut merupakan forum penting dan strategis yang memiliki urgensi tinggi bagi peningkatan kualitas tata kelola desa di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, kegiatan ini memiliki tiga fokus utama:
1. Evaluasi Kinerja Tahun Berjalan
Para kepala desa dan perwakilan OPD melakukan pembahasan mendalam mengenai realisasi program, serapan anggaran, serta capaian indikator kinerja desa sepanjang tahun berjalan.
2. Harmonisasi Program Lintas Sektor
Forum ini menjadi ruang konsolidasi agar program pembangunan desa selaras dengan RPJMD dan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait efektivitas belanja publik, transparansi, dan akuntabilitas.
3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi dan solusi konkret atas berbagai hambatan teknis di lapangan, yang nantinya akan menjadi acuan monitoring dan evaluasi lintas instansi.
“Kegiatan ini adalah wujud keseriusan kami untuk memastikan setiap rupiah dana pembangunan benar-benar membawa manfaat nyata bagi warga. Kami memilih lokasi yang kondusif agar para kepala desa bisa fokus, bukan untuk kemewahan,” ujar Maskota.
APDESI Kabupaten Tangerang juga meluruskan anggapan publik mengenai sumber dana kegiatan tersebut. Maskota memastikan bahwa rapat evaluasi tidak menggunakan Dana Desa, ADD, maupun anggaran pemerintah lainnya.
Kegiatan sepenuhnya dibiayai dari Kas kolektif APDESI tingkat kecamatan se-Kabupaten Tangerang, Partisipasi dan swadaya dari masing-masing APDESI kecamatan, Dukungan stakeholder lokal yang memang telah berkontribusi untuk kegiatan organisasi.
Setiap kecamatan disebut telah memiliki kas organisasi yang memang dialokasikan untuk pembinaan, peningkatan kapasitas, hingga agenda evaluasi kinerja.
Menyikapi masukan dari para pemerhati kebijakan publik, APDESI menyatakan siap membuka ruang transparansi lebih luas. Di antaranya:
Memublikasikan ringkasan dokumen perencanaan dan hasil rapat, termasuk indikator keberhasilan dan RTL yang akan menjadi dasar kerja tiga bulan ke depan.
Menekankan bahwa keberhasilan rapat akan diukur dari output konkret, bukan sekadar daftar hadir peserta.
Mengoptimalkan metode digital, seperti webinar dan pertukaran dokumen online, untuk agenda teknis rutin. Namun, untuk pembahasan lintas sektor yang membutuhkan kesepakatan bersama, pertemuan tatap muka dinilai masih paling efektif.
H. Maskota juga mengajak publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan hal negatif sebelum hasil konkret dipublikasikan.
H. Maskota menegaskan komitmennya untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan semakin transparan, akuntabel, dan efektif. Evaluasi kinerja tahunan ini disebut sebagai upaya serius untuk mempercepat pelayanan publik, memperkuat sinergi desa–kabupaten, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat desa.
“Kami terbuka terhadap kritik, namun yang lebih penting adalah komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan desa yang semakin baik. Mari menilai kegiatan ini dari hasilnya, bukan prasangka,” tutup Maskota.
asp
